Izin Bandara Mati Sejak Maret 2018, Pemkab Jember Harus Tanggung Jawab

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Jember – Terdapat kabar mengejutkan setelah Komisi C DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke Bandara Notohadinegoro, Selasa (19/11). Dalam sidak tersebut terungkap fakta bahwa izin operasional bandara sudah tidak berlaku sejak 7 Maret 2018.

Temuan tersebut kemudian memunculkan sebuah tanya atas kinerja pemkab Jember selama ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi mengingat bandara merupakan hal yang sangat vital?

Ketua Komisi C David Handoko Seto menyebut bahwa persoalan izin merupakan tanggung jawab pemkab Jember. Menurutnya Kepala UPT sudah melakukan mekanisme perpanjangan izin ke Kepala Dinas Perhubungan, tapi hingga saat ini belum menemui kejelasan

“Ini menjadi pertanyaan besar kami, mengapa tidak ditindaklanjuti? Padahal menyangkut keselamatan penerbangan sendiri. Kami ingin tahu alasan mereka apa,” ujar David Handoko Seto.

Sebagai informasi, sidak yang dilakukan oleh Komisi C tersebut menindaklanjuti kabar berhentinya maskapai Citilink terbang ke Jember. Keputusan tersebut dinilai ganjil mengingat okupansi maskapai tersebut cukup baik dalam beberapa waktu terakhir.

Komisi C akan memanggil Dinas Perhubungan Kab. Jember mengenai perizinan bandara. Diharapkan persoalan bandara selesai dengan cepat mengingat keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *